Meninjau Kembali Gaji Ke-13 ASN: Langkah Realistis untuk Keadilan Sosial dan Efisiensi Anggaran

  

Di tengah dinamika perekonomian daerah dan kebutuhan mendesak untuk memperkuat kualitas layanan publik, pembahasan tentang pengelolaan anggaran aparatur sipil negara (ASN) kembali mencuat. Salah satu pos anggaran yang menjadi sorotan adalah gaji ke-13, sebuah insentif tambahan yang sudah menjadi tradisi di lingkungan birokrasi Indonesia. Namun, apakah keberadaan gaji ke-13 dalam bentuk saat ini masih relevan dan berkelanjutan? Ataukah sudah saatnya kita meninjau ulang mekanisme ini demi kesejahteraan bersama yang lebih luas?

Filosofi Keadilan Sosial dalam Pengelolaan Anggaran Negara

Pada dasarnya, pengelolaan anggaran negara tidak boleh sekadar bersifat administratif dan teknokratik, tetapi harus berakar pada nilai-nilai keadilan sosial seperti yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan,” yang dalam konteks penganggaran publik berarti distribusi anggaran harus memberi manfaat optimal dan merata bagi seluruh masyarakat, bukan hanya sebagian kecil kelompok.

Dalam konteks ini, pemberian gaji ke-13 sebagai bonus tambahan kepada ASN—yang secara keseluruhan sudah mendapatkan gaji pokok dan berbagai tunjangan—harus dipertimbangkan ulang agar tidak mengorbankan potensi alokasi untuk penambahan tenaga kerja atau pengembangan pelayanan publik yang lebih mendesak. Dengan kondisi fiskal daerah yang terbatas dan semakin bertambahnya jumlah PPPK yang harus diakomodasi, keadilan sosial mengajak kita untuk memprioritaskan kesejahteraan yang lebih merata, tidak hanya pemberian insentif ekstra kepada ASN yang sudah ada.

 Dasar Hukum yang Memberi Ruang untuk Penyesuaian

Pemberian gaji ke-13 ASN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, yang meskipun menjadi payung hukum resmi, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian. Dalam beberapa pasal, PP ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan besaran gaji ke-13 berdasarkan kemampuan fiskal daerah dan kebijakan nasional yang berlaku.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Ini berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengelola anggaran dengan prioritas yang tepat dan penyesuaian sesuai kemampuan fiskal yang nyata.

Pendekatan Realistis: Mengurangi Gaji Ke-13 Sebesar 50%

Menimbang kondisi ekonomi dan fiskal yang ada, pengurangan gaji ke-13 menjadi 50% bukanlah sebuah penghapusan yang radikal, melainkan kompromi yang realistis dan bijaksana. Pengurangan ini tetap menghormati hak ASN atas insentif tambahan, namun secara signifikan dapat menghemat anggaran yang dapat dialihkan untuk:

1. Pengangkatan PPPK baru, yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak dalam mengisi kekosongan tenaga pengajar, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis di daerah;

2. Peningkatan kualitas layanan publik, melalui penyediaan fasilitas, pelatihan, dan infrastruktur yang menunjang kinerja aparatur;

3. Penanganan prioritas pembangunan lainnya, yang juga tidak kalah penting bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Jika pemerintah menerapkan pemotongan sebesar 50% pada gaji ke-13 bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, estimasi penghematan anggaran yang dapat dicapai adalah sekitar Rp24,65 triliun.([nasional.kontan.co.id]

 Dasar Perhitungan:

1. Total anggaran gaji ke-13 tahun 2025: Rp49,3 triliun ([nasional.kontan.co.id][1])

2. Pemotongan 50%: Rp49,3 triliun × 50% = Rp24,65 triliun. 

Komponen Anggaran Gaji ke-13:

Anggaran gaji ke-13 mencakup pembayaran untuk: ASN pusat dan daerah : PNS dan PPPK([bkn.go.id] ,TNI- Polri dan Pensiunan. 

Sebagai contoh, pada tahun 2025, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp49,3 triliun untuk pembayaran gaji ke-13 kepada ASN, TNI/Polri, dan pensiunan. [nasional.kontan.co.id]

Manfaat dan Dampak Positif bagi Daerah dan ASN

Langkah ini tidak hanya menguntungkan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi ASN dan masyarakat. Dengan pengalokasian anggaran yang lebih optimal, kesempatan pengangkatan PPPK dapat diperluas, mengurangi beban kerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan yang pada akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan ASN secara tidak langsung.

 Penutup

Pengelolaan anggaran untuk ASN, termasuk kebijakan gaji ke-13, harus selalu menyesuaikan diri dengan realitas fiskal dan kebutuhan pembangunan daerah. Melalui penyesuaian proporsional, seperti pengurangan gaji ke-13 sebesar 50%, kita bisa mencapai titik keseimbangan antara penghargaan kepada ASN dan kebutuhan mendesak pengembangan sumber daya manusia yang lebih luas.

Dengan dasar filosofi keadilan sosial, payung hukum yang adaptif, dan pendekatan yang realistis, langkah ini menjadi wujud konkret tata kelola keuangan publik yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Selesai.