Pemda Enggan Usul PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Pusat Turun Tangan Atasi Krisis Anggaran dan Nasib Honorer

Indonesia- Pemerintah pusat kini mengambil langkah intervensi yang tegas untuk mengatasi kebuntuan dalam salah satu kebijakan paling krusialnya: penyelamatan nasib jutaan tenaga honorer melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Ketika pemerintah daerah (pemda) menunjukkan keengganan yang meluas untuk mengadopsi skema ini dengan dalih keterbatasan anggaran, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian PAN-RB menyiapkan Surat Edaran sebagai "ultimatum halus" untuk memastikan agenda nasional ini tidak kandas di tengah jalan.

Kebijakan ini berada di persimpangan jalan yang genting. Di satu sisi, ada amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mengharuskan penghapusan honorer pada Desember 2024. Di sisi lain, ada realitas fiskal daerah yang rapuh. Berikut adalah rincian masalah, solusi, dan implikasinya.

1. Masalah Utama: Hantu Defisit Anggaran di Daerah

Akar dari keengganan pemda adalah kekhawatiran yang sangat nyata terhadap kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bagi banyak kepala daerah, menambah pos belanja pegawai baru, sekalipun untuk skema paruh waktu, sama dengan membuka kotak pandora yang dapat mengganggu keseimbangan fiskal. Menurut Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, respons dingin dari daerah bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan kalkulasi rasional dari keterbatasan yang ada.

Traffik website dan blog anda bisa jadi cuan, daftar? Klik :

https://refadav.com/?ref=eteqjx5VLmsEWZok4UoD3vMyG24Y5y7-

Beberapa faktor yang memperberat kondisi ini antara lain:

Belanja Wajib (Mandatory Spending): APBD sudah terbebani dengan alokasi wajib untuk sektor pendidikan (20%) dan kesehatan (10%), serta alokasi infrastruktur dan program prioritas lainnya yang tidak bisa diganggu gugat.

Ketergantungan pada Pusat: Banyak daerah, terutama di luar Jawa, memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang minim. Operasional pemerintahan sangat bergantung pada dana transfer dari pusat (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus), yang penggunaannya seringkali sudah ditentukan.

Komitmen Jangka Panjang: Mengangkat PPPK, bahkan paruh waktu, berarti menciptakan komitmen anggaran jangka panjang untuk pembayaran gaji dan tunjangan. Pemda ragu untuk menanggung beban ini tanpa adanya jaminan dukungan fiskal tambahan dari pusat.

Kondisi ini menempatkan pemda dalam posisi sulit: antara mematuhi instruksi pusat untuk menyelamatkan honorer atau menjaga APBD agar tidak kolaps dan mengorbankan pelayanan publik lainnya.

2. Solusi dari Pusat: Surat Edaran sebagai Instrumen Penegasan

Menghadapi tembok realitas fiskal ini, pemerintah pusat memilih jalur intervensi birokrasi yang kuat melalui penerbitan Surat Edaran (SE). SE ini bukan sekadar imbauan, melainkan sebuah instrumen kebijakan yang dirancang untuk memberikan penekanan, arahan, dan dorongan psikologis kepada para kepala daerah.

Menurut Agus Fatoni, SE yang tengah disusun bersama KemenPAN-RB ini akan berfungsi sebagai:

Penegasan Politis: Surat ini akan secara eksplisit menyatakan bahwa penataan tenaga non-ASN adalah prioritas strategis nasional. Ini mengirimkan sinyal bahwa pemerintah pusat serius dan menuntut komitmen yang sama dari daerah.

Panduan Teknis Penganggaran: SE diharapkan akan memberikan panduan atau setidaknya membuka ruang konsultasi tentang bagaimana pemda bisa melakukan realokasi atau efisiensi anggaran untuk mengakomodasi gaji PPPK Paruh Waktu.

Mekanisme Pengawasan: Dengan adanya SE, Kemendagri memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk memonitor dan mengevaluasi kepatuhan pemda. Ini bisa menjadi dasar untuk memberikan "reward and punishment" di masa depan, misalnya terkait penyaluran dana transfer.

Langkah ini menunjukkan bahwa pusat tidak akan membiarkan daerah berjalan sendiri dan siap memberikan arahan yang lebih konkret untuk mengatasi kebuntuan.

3. Urgensi di Balik Kebijakan: Mencegah Bom Waktu Sosial

Mengapa pemerintah pusat begitu bersikeras? Jawabannya terletak pada potensi krisis yang jauh lebih besar jika skema ini gagal: ledakan pengangguran massal dan gejolak sosial. Data BKN mencatat ada lebih dari 2,3 juta tenaga honorer yang nasibnya dipertaruhkan. Jika mereka semua diberhentikan pada akhir 2024, dampaknya akan sangat dahsyat.

Skema PPPK Paruh Waktu adalah katup pengaman yang dirancang untuk meredam ledakan tersebut. Ini adalah solusi jalan tengah yang memungkinkan honorer tetap bekerja, mendapatkan status kepegawaian yang diakui negara, dan menerima penghasilan, meskipun tidak setara dengan PPPK Penuh Waktu. Kegagalan skema ini berarti pemerintah tidak memiliki opsi lain selain PHK massal, sebuah skenario yang ingin dihindari oleh semua pihak.

Kesimpulannya, pertarungan antara pusat dan daerah terkait PPPK Paruh Waktu ini lebih dari sekadar soal angka dalam APBD. Ini adalah cerminan dari tantangan desentralisasi fiskal di Indonesia dan ujian bagi solidaritas nasional. Surat Edaran yang akan datang akan menjadi penentu apakah pemerintah mampu menyelaraskan kebijakan nasional dengan kapasitas riil di daerah, atau apakah nasib jutaan honorer akan menjadi korban dari tarik-ulur kepentingan anggaran.

***

Tag: ASN, PPPK, Kemendagri, pemda, honorer, 2025,Indonesia